🐼 Bpn Kabupaten Bogor Online

BOGOR POSKOTA.CO.ID - Polisi ungkap cara calo Badan Pertanahan Nasoinal (BPN) Kabupaten Bogor palsukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut diungkapkan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. "Jadi mereka ini akan menghapus data yang ada di sertifikat ini PTSL ini menggunakan baycline, nanti diganti dengan data pemilik yang baru, sehingga mengakibatkan pada akhirnya BPNKabupaten Bogor pun angkat bicara terkait Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Sentul City yang dituduh palsu. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto mengatakan, pihaknya memiliki data SHGB milik Sentul City, yang merupakan data lama. Karena itu, ia membantah sertifikat milik Sentul City di lahan yang ditempati Rocky Gerung 3 BPN Mengeluarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Setelah petugas BPN melakukan pengukuran tanah, anda akan mendapatkan surat ukur tanah, bawalah surat ukur tanah tersebut ke petugas BPN untuk melanjutkan proses pembuatan sertifikat tanah, kemudian anda akan membayar biaya seperti simulasi perhitungan diatas tergantung dari ukuran luas tanah anda. KebebasanRachmat Yasin itu diberikan setelah dia menjalani hukuman atas kasus korupsinya. "Dia tetap wajib lapor ke Bapas (Balai Pemasyarakatan) Bogor," kata Elly di Bandung, Selasa, 2 Agustus 2022. Rachmat mendekam di Lapas Sukamiskin sejak 2021. Dia menjalani hukuman atas kasus korupsi kedua yang menjeratnya. Kasus kedua itu adalah gratifikasi. Enammafia tanah di Bogor ditangkap termasuk oknum pejabat Kantor Pertanahan (Kantah), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berita mafia tanah di Bogor ditangkap disampaikan oleh Polri secara resmi melalui laman NTMC Polri pada Senin, 1 Agustus 2022. Kronologi mafia tanah di Bogor ditangkap Pemohonmengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID; Pemohon mengajukan secara tertulis, melalui surat elektronik, atau melalui sistem layanan informasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan - Pertanahan Nasional, form dapat diunduh di sini; Pemohon wajib menyertakan: bukti identitas diri sebagai Warga Negara kabkapuas.atrbpn.go.id. pengumuman. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis PTSL 2022 Tanggal 28 Juli 2022. 28/Jul/2022. kab-nunukan.atrbpn.go.id. - Disampaikan saat meninjau Pelayanan Pertanahan di Kab. Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok, 8 September 2021 - SOFYAN A. DJALIL. Menteri ATR/Kepala BPN. KAMI TELAH MELAYANI- Monday10 Ramadhan 1443 / 11 April 2022 Jadwal Shalat. Mode Layar TEMPOCO, Bogor - Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Agustian Sunaryo sebut pejabat Pemkab Bogor berinisial S, tersangka korupsi dana bantuan bencana Rp 1,7 miliar mendadak sakit saat hendak diperiksa. Pada 28 Juli 2022, Kejari menetapkan S dan stafnya, SM alias SS menjadi tersangka korupsi APBD Kabupaten Bogor pada tahun 2017-2018. "Harusnya yang bersangkutan hari ini diperiksa oleh penyidik Didirikantanggal 26 Agustus 2019 dengan Akta Notaris Endang Hermawan, SH, No 05, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pengurus BPN Syariah. PEMESANAN SAHAM BPN SYARIAH. Investasi Sekarang. Artikel Terbaru. Keseimbangan Di Saat Wabah. Hingga detik dunia sedang digoncang wabah sejak akhir 2019. Data per hari ini jumlah kasus positif corona di BOGOR- Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor akan meluncurkan layanan secara elektronik pada Rabu (8/7/20) mendatang. Dengan layanan elektronik diharapkan akan memudahkan masyarakat tanpa perlu tatap muka. EditorMasya Famely Ruhulessin. JAKARTA, Terlibat dalam kasus mafia tanah, salah seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor ditangkap polisi. Pria berinisial DK (49) tersebut ditangkap bersama lima orang lainnya pada Senin (1/8/2022). Kali ini modus yang digunakan oleh para tersangka adalah penghapusan data 3qpm. BOGOR- Para petinggi Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/ BPN Kabupaten Bogor mulai melakukan proyeksi sekaligus mempersiapkan semua Sumber Daya Manusia SDM nya untuk masuk ke era digitalisasi dalam layanan. Digitalisasi layanan adalah salah satu indikator layanan berkelas dunia yang harus di raih ATR/BPN Kabupaten Bogor untuk bisa sejajar dengan lembaga lain yang sudah maju dan modern. “Kita sudah melakukan kegiatan yang secara khusus melakukan evaluasi kinerja pelaksana, intinya memang mau tidak mau kita harus bisa memberi layanan berkelas dunia. Salah satu indikatornya semua SDM harus melek tehknologi,” ujar Kasubag TU ATR/BPN Kabupaten Bogor, Noor Azizah kepada wartawan di sela kegiatan evaluasi kinerja ATR/BPN Kabupaten Bogor Senin 31/8/20 lalu. Menurutnya, tuntutan layanan berkelas dunia tidak bisa di hindari. Pasalnya, kepentingan pertanahan tidak hanya kepentingan sertipikasi rumah-rumah hunian. Namun sudah jadi kepentingan investasi yang tidak hanya investasi lokal namun juga investasi internasional di Indonesia. Dengan begitu, kata Noor Azizah kalau pun tidak bisa mengoperasionalkan perangkat teknologi, SDM ATR/BPN Kabupaten Bogor minimal paham teknologi. Wanita yang akrab disapa Inung itu meminta agar seluruh pelaksana di semua lini kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor selalu update teknologi. “Suatu saat mungkin sertipikat hanya satu lembar, suatu saat mungkin pelayanan tatap muka ditiadakan semua,” jelasnya. Dalam kondisi seperti itu, lanjut Inung, petugas layanan dan pemohon hanya bertemu melalui dunia maya melalui media teknologi. “Jadi kebiasaan/budaya kerja yang tidak support ke arah digitalisasi sebaiknya sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit,” ujarnya. Saat ini, sebagian layanan di kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor sudah berbasis teknologi. Diantaranya adalah melakukan pendaftaran permohonan sertipikat dengan cara online. Tentang evaluasi kinerja yang bertema “Menuju pelayanan pertanahan berstandar kelas dunia, Inung mengatakan pihaknya juga melakukan refresh semangat dan motivasi kepada seluruh pelaksana kinerja ATR/BPN Kabupaten Bogor. Acara tersebut sekaligus digunakan untuk forum peningkatan kompetensi petugas loket. “Kita akan selalu perbaikan semua dengan harapan layanan akan terus dan terus meningkat,” pungkasnya. Red Cibinong -Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendorong Badan Pertanahan Nasional BPN mendirikan kantor perwakilan di zona barat, demi tercapainya target seluruh bidang tanah bersertifikat pada 2024. "Kantornya sudah dipersiapkan, kami ingin segera berdiri di sana untuk melayani masyarakat Bogor barat. Jadi untuk kepentingan rakyat, apapun akan kami lakukan," ungkap Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin di Cibinong, Bogor, Rabu malam, 6 Oktober 2021. Pasalnya, masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor hingga saat ini masih harus mengakses ke kantor BPN di Cibinong dengan jarak tempuh mulai dari dua hingga empat jam untuk melakukan pengurusan sertifikat. Belakangan, BPN Kabupaten Bogor juga telah mendirikan kantor perwakilan di zona timur, tepatnya di Cileungsi yang diresmikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Sofyan Djalil bersama Bupati Bogor Ade Yasin pada pertengahan Februari 2021. Burhan menyebutkan Pemkab Bogor mendukung program pemerintah pusat mengenai target seluruh bidang tanah di Indonesia bersertifikat pada 2024. Dukungan tersebut telah dilakukan oleh Pemkab Bogor dengan cara mengadakan rapat koordinasi bersama BPN Kabupaten Bogor. "Karena tanah itu, kalau sudah bersertifikat secara hukum sudah bisa dipertanggungjawabkan, karena kepemilikan tanah itu secara hukum harus bersertifikat. Kemudian dengan sertifikat tentunya ada nilai, dan tentunya ada kepastian pajak," kata Menurutnya, ketika semua tanah di Kabupaten Bogor telah tersertifikasi, maka secara tidak langsung Pemkab Bogor akan diuntungkan penghasilannya dari sektor pajak. Burhan mengatakan, dengan kepastian pajak khususnya untuk desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah BHPRD akan bertambah. Tentunya, nilai besarannya tergantung pajak dan retribusi yang ditarik oleh pihak desa. Selain itu, keuntungan lainnya ketika tanah sudah bersertifikat adalah peluang kalah dari sengketa itu akan berkurang. “Sesuai amanat KPK, sekarang ini pemerintah daerah yang baik itu nilai asetnya harus dihitung. Itulah kenapa Kabupaten Bogor mendapatkan WTP berturut-turut karena salah satu penilaiannya aset kita sudah bisa dihitung. Dengan adanya sertifikat dan NJOP, maka kekayaan pemerintah daerah bisa dihitung,” demikian Sekda Kabupaten Bogor itu menambahkan. Baca Sengketa Lahan Rocky Gerung, Kuasa Hukum Pengadilan Langkah Terakhir ANTARA

bpn kabupaten bogor online